Pajak Atas Aset Kripto: Cara Hitung dan Lapornya

March 3, 2026

Pernahkah kamu merasakan sensasi heart rate yang naik turun lebih kencang daripada roller coaster gara-gara melihat grafik harga Bitcoin atau Ethereum? Di dunia kripto, cuan ribuan persen dalam semalam itu mungkin, tapi rugi bandar dalam hitungan menit juga nyata. Namun, ada satu hal yang pasti selain volatilitas harga: Pajak.

Bagi kamu para HODLer sejati atau trader harian di Indonesia, tahun 2026 ini bukan lagi masanya main “kucing-kucingan” dengan pajak. Sejak terbitnya PMK No. 68 Tahun 2022, aturan main pajak kripto di tanah air sudah sangat jelas dan sebenarnya cukup memudahkan.

Yuk, kita bahas cara hitung dan lapor pajak aset kripto dengan bahasa santai biar investasi kamu tetap tenang dan legal!

Kabar Baik: Sistemnya “Final” dan Otomatis

Hal pertama yang harus kamu ketahui biar nggak panik adalah: pajak kripto di Indonesia itu bersifat Final. Artinya, pajak yang dipotong saat kamu bertransaksi tidak perlu dihitung ulang menggunakan tarif progresif gaji bulananmu.

Kabar yang lebih baik lagi, kalau kamu menggunakan Exchanger atau bursa kripto yang resmi terdaftar di Bappebti (seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, dll.), pajaknya sudah dipotong otomatis setiap kali kamu melakukan transaksi jual atau beli. Kamu nggak perlu setor sendiri ke bank pakai kode billing yang ribet!

Berapa Sih Tarif Pajaknya?

Besaran pajak kripto di Indonesia itu tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan pajak penghasilan biasa. Tarifnya dibedakan berdasarkan tempat kamu bertransaksi:

Jika Bertransaksi di Exchanger Terdaftar Bappebti:

PPh Pasal 22 (Final): 0,1% dari nilai transaksi.
PPN (Final): 0,11% dari nilai transaksi.
Total: Hanya 0,21% per transaksi. Murah banget, kan? Mirip-mirip biaya admin bank.

Jika Bertransaksi di Exchanger Luar Negeri (Tidak Terdaftar Bappebti):

Nah, di sini kamu harus lebih teliti. Kalau kamu pakai bursa luar negeri yang tidak terdaftar di Bappebti, tarifnya naik dua kali lipat:

PPh Pasal 22 (Final): 0,2%
PPN (Final): 0,22%
Total: 0,42%. Selain lebih mahal, kamu biasanya harus menghitung dan menyetornya sendiri karena bursa luar negeri tidak memotong pajak untuk pemerintah Indonesia.

Cara Lapor di SPT Tahunan

Meskipun sudah dipotong otomatis, kamu tetap punya kewajiban untuk melaporkannya di SPT Tahunan setiap bulan Maret. Ada dua bagian yang wajib kamu isi:

1). Melaporkan Kepemilikan (Daftar Harta)

Setiap aset kripto yang masih kamu simpan per tanggal 31 Desember wajib dicantumkan sebagai harta.

Kode Harta: Gunakan kode 039 (Investasi Lainnya).
Nama Harta: Tuliskan nama koinnya, misalnya “Aset Kripto Bitcoin” atau “Portofolio Kripto di Tokocrypto”.
Nilai Harta: Gunakan Harga Perolehan (Harga Beli), bukan harga pasar saat ini. Jadi, kalau kamu beli Bitcoin di harga Rp500 juta dan sekarang harganya Rp1 miliar, yang ditulis tetap Rp500 juta.

2). Melaporkan Hasil Transaksi (PPh Final)

Meskipun sudah dipotong oleh exchanger, total nilai penjualanmu selama setahun harus masuk ke lampiran PPh Final.

Masuk ke bagian Penghasilan yang Dikenakan PPh Final.
Cari kolom Penghasilan Lainnya yang Dikenakan Pajak Final.
Masukkan total nilai penjualan kotor kamu selama setahun dan total pajak yang sudah dipotong (kamu bisa unduh Tax Report dari aplikasi exchanger kamu).

Tips Aman Main Kripto dan Pajak

Berikut dibawah ini beberapa tips aman main kripto dan pajak, antara lain:

1). Gunakan Exchanger Lokal: Selain lebih aman secara regulasi, menggunakan bursa terdaftar Bappebti membuat urusan pajakmu otomatis beres. Kamu tinggal unduh laporan pajaknya di akhir tahun.

2). Simpan Bukti Transaksi: Jika kamu main di bursa luar negeri atau pakai Cold Wallet, rajin-rajinlah mencatat harga beli dan jual. Ini penting agar saat lapor SPT, kamu punya dasar angka yang akurat.

3). HODL Tetap Kena Pajak Harta: Ingat, meskipun kamu tidak jual (HODL), aset tersebut tetap harus muncul di kolom daftar harta. Pajak transaksinya memang Rp0 (karena belum dijual), tapi status kepemilikannya wajib dilaporkan.

Pajak kripto di Indonesia sebenarnya dibuat untuk memayungi para investor agar aset mereka diakui secara legal oleh negara. Dengan tarif yang relatif rendah (0,21%), kamu sudah bisa tidur nyenyak tanpa takut dianggap memiliki kekayaan misterius.

Transparansi adalah kunci. Dengan melaporkan aset kripto di SPT Tahunan, kamu sedang membangun profil keuangan yang sehat. Jadi, saat nanti kamu mencairkan miliaran rupiah hasil to the moon untuk beli rumah atau mobil, kamu sudah punya bukti kuat bahwa uang tersebut berasal dari investasi yang sudah patuh pajak.