Cara Bayar Pajak Kendaraan Milik Yayasan atau Organisasi Sosial

February 23, 2026

Pernahkah kamu menjadi pengurus sebuah yayasan, panti asuhan, atau organisasi sosial, lalu tiba-tiba diserahi tumpukan STNK kendaraan operasional untuk diurus pajaknya? Saat itu juga, mungkin muncul pertanyaan di kepala: “Ini prosedurnya sama nggak ya dengan motor pribadi? Pakai KTP siapa kalau pemiliknya atas nama yayasan?”

Mengurus administrasi kendaraan milik badan hukum, khususnya organisasi sosial, memang punya “sedikit” perbedaan dibanding kendaraan pribadi. Kalau motor pribadi cukup bawa KTP asli, kendaraan yayasan butuh beberapa dokumen tambahan untuk membuktikan bahwa organisasi tersebut legal dan aktif.

Jangan pusing duluan! Sebenarnya alurnya tetap simpel kalau kamu sudah tahu “resep” dokumennya. Yuk, kita bedah cara bayar pajak kendaraan milik yayasan atau organisasi sosial dengan gaya santai tapi tetap akurat!

1). Siapa “Pemilik” di Mata Samsat?

Untuk kendaraan pribadi, identitas pemilik adalah individu. Namun, untuk yayasan, pemiliknya adalah Badan Hukum. Artinya, yang dicari oleh petugas Samsat bukan lagi KTP perorangan, melainkan identitas resmi organisasi tersebut.

Karena yayasan tidak punya “fisik” KTP, maka identitasnya digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen legalitas lainnya yang diterbitkan oleh negara. Inilah pondasi utama sebelum kamu meluncur ke loket Samsat.

2). Daftar Dokumen yang Wajib Dibawa

Biar nggak bolak-balik karena berkas kurang, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut dalam map khusus:

STNK Asli: Dokumen utama yang akan disahkan.
BPKB Asli: Wajib dibawa (atau fotokopi yang sudah dilegalisir pihak bank/leasing jika kendaraan masih dalam masa kredit).
Fotokopi Akta Pendirian Yayasan: Pastikan akta ini adalah yang terbaru (sudah disesuaikan dengan aturan UU Yayasan).
Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha): Saat ini, NIB adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha maupun badan hukum seperti yayasan.
NPWP Yayasan: Sertakan fotokopinya untuk verifikasi data perpajakan organisasi.
Surat Kuasa Bermaterai: Ini yang paling penting. Karena yayasan tidak bisa jalan sendiri ke Samsat, ketua atau pengurus yayasan harus memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk (misal: sopir atau staf administrasi).
KTP Asli Penerima Kuasa: Identitas orang yang datang ke Samsat untuk mengurus.

3). Prosedur Step-by-Step di Loket

Jika dokumen sudah lengkap, prosesnya sebenarnya hampir sama dengan bayar pajak biasa, tapi kamu harus masuk ke jalur Loket Kendaraan Dinas/Badan Hukum.

Langkah 1: Pengecekan Dokumen

Serahkan map berisi berkas ke petugas di loket pendaftaran. Petugas akan memverifikasi kesesuaian antara nama di STNK dengan data pada Akta Yayasan dan NIB.

Langkah 2: Verifikasi Surat Kuasa

Petugas akan memastikan bahwa orang yang datang benar-benar memiliki wewenang dari pengurus yayasan. Itulah sebabnya surat kuasa wajib menggunakan materai Rp10.000 agar memiliki kekuatan hukum.

Langkah 3: Penetapan Pajak

Setelah data dinyatakan cocok, kamu akan mendapatkan slip penetapan pajak. Di sini kamu bisa melihat nominal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ (asuransi Jasa Raharja).

Langkah 4: Pembayaran

Silakan menuju kasir bank yang tersedia di Samsat. Saat ini, banyak Samsat yang sudah mendukung pembayaran lewat QRIS atau mesin EDC, jadi tidak perlu repot bawa uang tunai dalam jumlah besar.

Langkah 5: Pengesahan STNK

Tunggu namamu (atau nama yayasan) dipanggil. Kamu akan menerima STNK yang sudah diberikan stempel pengesahan tahunan dan lembar tanda bukti bayar yang baru.

4). Keistimewaan Pajak untuk Organisasi Sosial

Tahukah kamu? Beberapa pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus untuk organisasi sosial atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan.

1). Pajak Progresif: Kendaraan milik yayasan biasanya tidak terkena pajak progresif. Jadi, meskipun yayasan memiliki 10 unit mobil operasional, tarif pajaknya biasanya tetap mengikuti tarif kendaraan pertama. Ini tentu sangat membantu efisiensi anggaran organisasi.

2). Potongan/Insentif: Kadang-kadang ada program insentif untuk kendaraan ambulans atau mobil jenazah milik yayasan sosial. Kamu bisa tanyakan ke petugas informasi apakah kendaraan yayasanmu masuk dalam kategori yang mendapatkan keringanan khusus.

Bayar pajak kendaraan yayasan memang butuh kertas sedikit lebih banyak dibanding motor pribadi. Namun, intinya tetap satu: Legalitas. Selama Akta, NIB, dan Surat Kuasa tersedia, urusanmu di Samsat akan berjalan lancar tanpa hambatan.

Dengan menjaga pajak kendaraan operasional tetap hidup, yayasanmu tidak hanya terhindar dari tilang, tapi juga memberikan rasa aman bagi para staf atau relawan yang menggunakan kendaraan tersebut untuk misi kemanusiaan.